Tuduhan Fayakhun Telah Dibantah, Aliran Uang Suap Bakamla ke PDIP dan Golkar Tipu-Tipuan

Menjelang Pemilu, upaya jegal-menjegal seakan menjadi rutinitas harian bagi politisi. Tak jarang menggunakan kasus hukum untuk mendiskreditkan lawan politiknya.

Di tengah tahun politik seperti ini, tiba-tiba terdakwa kasus suap proyek pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Fayakhun Andriadi, mengarahkan kasus hukumnya itu kepada pihak lain. Dia mengaku diminta mengawal anggaran proyek tersebut oleh Mantan Ketua Komisi I DPR RI, TB. Hasanudin.

Tentu saja, TB Hasanudin membantah itu. Sebab dia merasa tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang menyangkut politisi Partai Golkar tersebut. Bantahan itu ia sampaikan saat menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Pernyataan Fayakhun tersebut pada dasarnya masih bersifat subjektif dan belum dapat dipastikan kebenarannya, sebagaimana keterangan yang sempat berubah-ubah sebelumnya.

Melihat proses peradilan itu masih berjalan, maka upaya mengungkap kebenaran atas kasus di atas masih berlangsung. Sehingga, tuduhan bahwa ada penerimaan uang kepada PDIP dan Golkar dari kasus suap di Bakamla itu belum mutlak benar. Ini masih proses mencari kebenaran yang sejati.

Seperti diketahui, keterangan Fayakhun itu sendiri telah dibantah oleh saksi dari PDIP dan Golkar. Bisa saja pernyataan Fayakhun itu adalah upaya untuk menyeret pihak lain agar turut terlibat. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu.

Dunia hukum dan politik memang pelik. Banyak jebakan dan tikungan di dalamnya, yang kalau tidak hati-hati bisa jadi orang tak bersalah bisa turut 'terjebak' dalam pusaran. Kita pantau saja kelangsungan kasus di atas, kita ikuti prosesnya, tanpa perlu diikuti dengan pretensi tak mendasar.